logo

SMK Kartanegara Kediri

Jl. Ir. Sutami no.27 Kediri

[email protected]

(0354) 689132

logo

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

The child has one intuitive aim: self development

Krisis Guru Mengancam Di Tahun 2020

KEBIJAKAN moratorium pegawai negeri sipil mulai menuai masalah. Di Bangka Belitung, dampaknya ialah ancaman krisis guru. “Tiga tahun ke depan, pada 2020, sebanyak 3.000 guru PNS akan pensiun. Kami belum bisa mengisi kekosongan guru karena kebijakan moratorium PNS oleh pemerintah pusat belum dicabut,” ungkap Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Senin (27/11). Untuk memastikan jumlah kebutuhan guru, dia mengaku akan melakukan pendataan secara rinci. Hasilnya, dalam waktu dekat akan dipaparkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Erzaldi memaparkan salah satu daerah yang sangat membutuhkan guru PNS baru ialah Kabupaten Bangka. Tahun ini saja jumlah guru yang akan pensiun di kabupaten ini mencapai 600 orang. Bangka Belitung juga bermasalah dengan minimnya guru yang mengikuti sertifikasi. Jumlah guru bersertifikasi, sampai saat ini, baru mencapai 49% dari total guru yang ada. “Banyak guru yang mau pensiun. Mereka tidak mau mengikuti sertifikasi karena akan pensiun,” papar Gubernur. Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung M Soleh menambahkan untuk mengangkat guru ­honorer menjadi guru PNS juga bukan perkara yang mudah. Pemerintah daerah tidak bisa melakukan pengangkatan karena itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Sertifikasi guru honorer juga belum tuntas. Banyak guru hono-rer belum terdaftar dalam Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan,” tambahnya. Di Jawa Barat, guru bahasa dae-rah yang berstatus PNS juga masih sangat kurang. Kondisi terhitung memprihatinkan di tengah upaya pelestarian Bahasa Sunda sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah. “Guru PNS bahasa Sunda di bebe-rapa SMA di Jabar masih kurang, seperti Kabupaten Bogor hanya ada satu orang, Pangandaran juga sedikit, bahkan di Indramayu dan Subang sama sekali tidak ada. Di Cirebon, jumlahnya kurang dari 10 guru,” kata Sutanandika, guru bahasa Sunda, salah satu SMA di Kabupaten Bogor.

Fenomena itu membuat guru bahasa Sunda se-Jabar mendeklarasikan Paguyuban Guru Bahasa Sunda. Tujuannya ialah paguyuban bisa berkontribusi, khususnya dalam membantu pemetaan jumlah guru bahasa Sunda. “Kami juga akan memberi masukan kepada pemerintah dan legislatif terkait kebutuhan jumlah guru bahasa Sunda. Pembentukan organisasi ini juga sebagai upaya menjalankan peraturan daerah tentang pelestarian bahasa daerah dan kurikulum muatan lokal,” ungkapnya.

Keberadaan PGBS melengkapi organisasi yang sudah ada seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Sunda. MGMP Guru Bahasa Sunda lebih banyak bergerak di ranah sosialisasi, pelatihan dan pasanggiri yang sudah digariskan Balai Pengembangan Bahasa dan Kesenian Daerah Dinas Pendidikan Jabar. “Upaya pelestarian bahasa lokal harus dilakukan, tapi di sisi lain jumlah guru masih sangat terbatas. Kondisi itu harus segera disikapi,” tandas Sutanandika.

Sumber : https://softwaresekolah.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *